Selasa, 6 Desember 2016
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    BUKU TAMU    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






CAPACITY BUILDING : Makna, Manfaat dan Tujuan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya

CAPACITY BUILDING : Makna, Manfaat dan Tujuan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya

 

 

O  L  E  H :

Muhammad Yudil Khairi

(Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin)

 

ABSTRAK

CAPACITY BUILDING : Makna, Manfaat dan Tujuan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. Tuntutan perbaikan kinerja pemerintahan atau lebih sering kita kenal dengan istilah Good Governance sudah merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yang ada didunia ini. Reformasi birokrasi sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Good Governance mulai dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah. Tetapi pelaksanaan reformasi ini tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintahan dimasa mendatang kecuali pemerintah bisa melaksanakan (salah satunya) memfokuskan pengukuran kinerja pada capacity building. Capacity building sebagai  serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi : (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; (3) reformasi kelembagaan. Capacity building sendiri memberikan manfaat untuk individu pegawai dan untuk organisasi itu sendiri. Komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan dan peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi capacity building.

 

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini negara – negara sedang berkembang termasuk negara Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya agar bisa menerapkan Good Governance. Menurut  World Bank  Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.  Good Governance bisa juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang taat dengan aturan - aturan sehingga dalam proses pengambilan keputusan tersebut dapat dihindari adanya usaha untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ajakan melakukan reformasi di berbagai bidang juga sudah dituangkan dalam Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 dan dalam berbagai kegiatan seperti demonstrasi yang terorganisir, seminar – seminar maupun diskusi ilmiah oleh para cendekiawan dan masyarakat yang perduli terhadap masa depan negara Indonesia.

Mekipun demikian, ajakan untuk melakukan reformasi ini tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintahan dimasa mendatang, kecuali (1). ada komitmen untuk memperbaiki validitas dari standar penilaian kinerja kelembagaan dan kinerja aparat pemerintahan, (2). menggunakan nilai – nilai “good governance” sebagai indikator utama dalam standar penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan, serta (3). memfokuskan pengukuran kinerja tersebut pada “capacity building”.

Sebagai salah satu point yang bisa menjamin kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang, maka dalam tulisan ini akan membahas tentang pengertian Capacity Building, Apa Manfaatnya dan tujuannya, serta faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Capacity Building.

Pembahasan

Pengertian Capacity Building

Karena kondisi pemerintahan sering ditemukan kekurangan sebagai akibat dari “salah urus” yang terjadi pada masa lampau, maka muncul inisiatif untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan melalui capacity building. Inisiatif ini nampaknya sangat menentukan kinerja pemerintahan di masa mendatang dan kini mulai disadari sebagai langkah awal yang sangat vital dalam pembenahan kemampuan pemerintahan.

M. S. Grindle dalam bukunya Getting Good Government : Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries (1997) mendefenisikan Capacity building sebagai  serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi : (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; (3) reformasi kelembagaan. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis, kegiatan yang bisa dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekruitmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi – fungsi dan tugas – tugas yang ada dan pengukuran struktur mikro, kegiatan yang bisa dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Berkaitan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi – institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang bisa dilakukan adalah melakukan perubahan aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

J.S.Edralin (1997) juga mengumpulkan berbagai pendapat yang menggambarkan pemahaman mereka tentang capacity building. Misalnya, World Bank memfokuskan peningkatan kemampuan kepada : (1) pengembangan sumber daya manusia, khususnya training, rekruitmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis; (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen; (3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan – kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang – undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas – tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan (5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi -  kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Manfaat dan Tujuan Capacity Building

Manfaat capacity building dalam pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler (1992), yaitu :

1.          Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk;

2.          Meningkatkan produktivitas;

3.          Meningkatkan komitmen karyawan; dan

4.          Mengurangi turn over dan absensi.

Manfaat dari pengembangan sumber daya dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu :

A.          Dari sisi individu pegawai, memberi manfaat :

1.          Menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan;

2.          Menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara – cara pelaksanaan pekerjaan yang lama;

3.          Merubah sikap;

4.          Memperbaiki atau menambah imbalan/balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja.

B.           Dari sisi organisasi, memberi manfaat :

1.         Menaikkan produktivitas pegawai;

2.         Menurunkan biaya;

3.         Mengurangi turn over pegawai;

4.         Kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena direalisirnya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu.

Jika disimak dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pegawai, pada umumnya adalah sebagai berikut :

1.          Agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien;

2.          Agar pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai;

3.          Agar pegawai lebih cepat berkembang; dan

4.          Menstabilisasi pegawai.

Menurut Daniel Rickett (Hardjanto, 2006, Hlm. 67) menyebutkan bahwa “The ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission” ("Tujuan utama dari pengembangan kapasitas adalah untuk memungkinkan organisasi untuk tumbuh lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misinya").

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Capacity Building

Menurut Riyadi (2003), faktor – faktor signifikan yang mempengaruhi capacity building meliputi 5 hal pokok, yaitu :

1.        Komitmen Bersama

Penguatan kapasitas memerlukan waktu yang lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Didalam pembangunan kapasitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

2.        Kepemimpinan Yang Kondusif

Adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya.

3.        Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja adanya peraturan tentang sistem reward and punishment.

4.        Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung capacity building. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program capacity building. Misalnya saja dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya.

5.        Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan Yang Dimiliki

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program capacity building yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia, maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

Penutup

Perbaikan kinerja pemerintahan agar dapat menerapkan Good Governance merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yang ada didunia. Ajakan melakukan reformasi untuk perbaikan pengelolaan pemerintahan sudah dituangkan kedalam GBHN 1999 – 2004.

Melakukan reformasi tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintahan dimasa mendatang, kecuali  (1). ada komitmen untuk memperbaiki validitas dari standar penilaian kinerja kelembagaan dan kinerja aparat pemerintahan, (2). menggunakan nilai – nilai “good governance” sebagai indikator utama dalam standar penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan, serta (3). memfokuskan pengukuran kinerja tersebut pada “capacity building”.

Dengan mengetahui apa itu capacity building, manfaat dan tujuan serta faktor – faktor yang mempengaruhinya maka diharapkan setiap lembaga – lembaga pemerintahan dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik bisa melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dan benar. Setiap lembaga – lembaga pemerintahan yang dalam program kerjanya memprogramkan kegiatan capacity building hendaknya bisa melaksanakan kegiatan capacity building dengan baik sehingga ada manfaat yang bisa didapat oleh para peserta yang mengikuti kegiatan capacity building.

 

Daftar Pustaka

Edralin, J.S. 1997. The new local governance and capacity building: A strategic approach. Regional Development Studies, Vol. 3.

Hardjanto, Imam. 2006. Pembangunan kapasitas local (local capacity building). Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Grindle, M.S (Editor). 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Boston, MA: Harvard Institute For International Development.

Soeprapto, H. R. Riyadi. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

 

 

 

 

©2010 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.006242 detik